Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan non fiskal) dan Perbankan Terhadap Pengembangan Green Building (1/8)

Penulis : Asep Saepullah | Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta | Fakultas Syariah & Hukum | Jurusan Perbankan Syariah |

twitter : @assaefullah

Latar belakang

Permasalahan di abad millennium saat ini adalah adanya climate change yang melanda belahan dunia. banyak Negara di dunia yang secara terus menerus melakukan eksplorasi sumber daya di berbagai bidang tanpa mengindahkan dampak pencemaran lingkungan demi sebuah profit yang membentuk ekonomi sentris. Di Negara dunia sendiri isu green building ini sudah menjadi hot isu yang terus digalakkan. Seperti di singapura sendiri pada acara International Green Building Conference 2011, Pemerintah Singapura sangat serius dalam menghadapi perubahan iklim. Sejak 2005, pemerintah memulai program ini dari sektor gedung dan konstruksi. Dikatakan oleh Menteri Negara Pembangunan Nasional dan Tenaga Kerja Singapura Tan Chuan-Jin, pemerintah menyadari bahwa sektor gedung menyumbang sepertiga dari total penggunaan listrik di Singapura.Artinya, sektor ini menduduki posisi kedua setelah sektor industri yang menghabiskan 40 persen dari total konsumsi listrik. Padahal saat ini lebih dari 95 persen lahan pembangunan sudah terisi. Bila gedung-gedung yang sudah ada itu diubah menjadi bangunan yang ramah lingkungan, akan banyak penggunaan energi yang bisa dikurangi. Selain itu, biaya untuk energi menghabiskan 40 persen dari total pembiayaan sebuah gedung. “Karena itu kami memiliki ambisi yang cukup besar untuk menjadikan gedung-gedung di Singapura sebagai bangunan yang ramah lingkungan. Target kami pada tahun 2030, 80 persen gedung-gedung di sini sudah berlabel green building,” jelas Tan Chuan-Jin, pekan lalu. Untuk mengejar itu, Singapura tak segan mengeluarkan insentif besar untuk pengelola gedung. Sebab untuk mengubah gedung yang ada menjadi sebuah bangunan hijau diperlukan biaya yang cukup besar. “Pemerintah Singapura menyiapkan insentif sebesar seratus juta dollar bagi gedung untuk melakukan perubahan demi mencapai label green building ,” ucap Tan. [1]

Lalu bagaimana perkembangan green building sendiri, berdasarkan Green Building Council, ada beberapa rintangan dan tantangan dalam pengembangan konsep green building, pada tahun 80’an pemikiran akan konsep green building belum bisa diterima oleh khalayak umum untuk tujuan pergerakan hijau demi perubahan yang lebih baik. Begitu juga pada tahun 90’an kecenderungan para pelaku industry dan konstruksi di Indonesia dengan tidak memperhatikan setiap proses kegiatannya ke arah perubahan menuju hijau dan lestari. Lalu bagaimana perkembangan isu green building di Indonesia pada tahun 2000’an, pada tahun 2000’an masyarakat masih menganggap hijau adalah hanya sebuah trend an slogan semata, tidak dijadikan untuk merubah gaya hidup ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2000, isu green building menjadi wacana utama pada pertemuan internasional dan menjadi pemacu untuk menerapkannya di Indonesia dengan berorientasi terhadap rating tools Negara lain, seperti; USGBC-LEED.[2]

Oleh karena itu dari berbagai permasalahan diawal paragraph di atas, yang melatar belakangi bagaimana kah prospek dan proses pembiayaan dalam green building di Indonesia serta keterkaitannya dengan lembaga keuangan dan tentunya pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan fiskalnya dalam bentuk insentif fiskal pada setiap proyek green building di Indonesia.


[2] . Naning Adiwoso.Chiefperson of GBC Indonesia.”Reinventing the wheel”.world green building council. JW Marriot, 25 maret 2011 : jakarta

Pembawa Ekonomi Islam yang Ideal (3/3)

Penulis : Denny Iswanto | Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta | Fakultas Ekonomi & Bisnis | Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan

twitter : @denny_is90

 

    III.            Kesimpulan

Ekonomi Islam merupakan Alternatif yang potensial untuk mewujudkan perekonomian yang baik di masyarakat dengan semua konsep keseimbangannya yang telah terbukti tidak terpengaruh pada goncangan krisis global yang terjadi dalam waktu dekat ini dan justru memberikan kestabilan dalam perekonomian. Tetapi jalan yang harus ditempuh memang tidak mudah untuk menegakkan ekonomi islam di masa kontemporer ini karena sistem ekonomi di luar sistem ekonomi islam telah mengakar dalam masyarakat dan masih diterapkan sampai sekarang. Perjuangan akan tegaknya sistem ekonomi islam ini merupakan harga mati yang harus dilaksanakan oleh tiap tiap generasi muda islam meskipun masih dalam jumlah yang sedikit, tetapi dengan moral dan kepribadian yang kuat meskipun secara jumlah masih sangat sedikit penulis yakin perkembangan ekonomi islam akan tumbuh dalam waktu singkat. Maka dari itu kepribadian pemimpin islam harus ditanamkan pada tiap personal yang berlandaskan pola pikir dan pola jiwa yang islami dengan pelatihan teknis dan sistem yang islami untuk membentuknya. Dengan demikian akan lahir generasi mahasiswa islam yang tangguh dan bisa membawa amanah Ekonomi Islam ini ke puncak kejayaan tertinggi demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas.

 

      IV.            Daftar Pustaka

Pembawa Ekonomi Islam yang Ideal (2/3)

Penulis : Denny Iswanto | Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta | Fakultas Ekonomi & Bisnis | Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan

twitter : @denny_is90

II.            Pembahasan

Pemimpin dan Kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Artinya, kepemimpinan (style of the leader) merupakan cerminan dari karakter/perilaku pemimpinnya (leader behavior). Perpaduan atau sintesis antara “leader behavior dengan leader style” merupakan kunci keberhasilan pengelolaan organisasi atau dalam skala yang lebih luas adalah pengelolaan daerah atau wilayah, dan bahkan Negara. Banyak pakar manajemen yang mengemukakan pendapatnya tentang kepemimpinan. Dalam hal ini dikemukakan George R. Terry (2006 : 495), sebagai berikut: “Kepemimpinan adalah kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela.” Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kepemimpinan ada keterkaitan antara pemimpin dengan berbagai kegiatan yang dihasilkan oleh pemimpin tersebut. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang dan dapat mengarahkannya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang pemimpin, maka ia harus mempunyai kemampuan untuk mengatur lingkungan kepemimpinannya. Kepemimpinan menurut Halpin Winer yang dikutip oleh Dadi Permadi (2000 : 35) bahwa : “Kepemimpinan yang menekankan dua dimensi perilaku pimpinan apa yang dia istilahkan “initiating structure” (memprakarsai struktur) dan “consideration” (pertimbangan). Memprakarsai struktur adalah perilaku pemimpin dalam menentukan hubungan kerja dengan bawahannya dan juga usahanya dalam membentuk pola-pola organisasi, saluran komunikasi dan prosedur kerja yang jelas. Sedangkan pertimbangan adalah perilaku pemimpin dalam menunjukkan persahabatan dan respek dalam hubungan kerja antara pemimpin dan bawahannya dalam suatu kerja.” Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu.” Dari defenisi kepemimpinan itu dapat disimpulkan bahwa proses kepemimpinan adalah fungsi pemimpin, pengikut dan variabel situasional lainnya. Perlu diperhatikan bahwa defenisi tersebut tidak menyebutkan suatu jenis organisasi tertentu. Dalam situasi apa pun dimana seseorang berusaha mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok, maka sedang berlangsung kepemimpinan dari waktu ke waktu. Sedangkan George R Terry (2006 : 124), mengemukakan 8 (delapan) ciri mengenai kepemimpinan dari pemimpin yaitu : (1) Energik, mempunyai kekuatan mental dan fisik; (2) Stabilitas emosi, tidak boleh mempunyai prasangka jelek terhadap bawahannya, tidak cepat marah dan harus mempunyai kepercayaan diri yang cukup besar; (3) Mempunyai pengetahuan tentang hubungan antara manusia; (4) Motivasi pribadi, harus mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin dan dapat memotivasi diri sendiri; (5) Kemampuan berkomunikasi, atau kecakapan dalam berkomunikasi dan atau bernegosiasi; (6) Kemamapuan atau kecakapan dalam mengajar, menjelaskan, dan mengembangkan bawahan; (7) Kemampuan sosial atau keahlian rasa sosial, agar dapat menjamin kepercayaan dan kesetiaan bawahannya, suka menolong, senang jika bawahannya maju, peramah, dan luwes dalam bergaul; (8) Kemampuan teknik, atau kecakapan menganalisis, merencanakan, mengorganisasikan wewenang, mangambil keputusan dan mampu menyusun konsep.

Kepemimpinan dalam konsep Islam adalah kepemimpinan berdasarkan hukum – hukum Allah, pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyatnya dan juga kepada semua tugas – tugasnya seperti layaknya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW karena sosok pemimpin memang sangat jelas telah nampak dalam diri Rasulullah SAW sebagaimana dalam firman Allah SWT : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. al-Ahzab [33]: 21). Kemudian, dalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni : Siddiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah (STAF): (1) Siddiq (jujur) sehingga ia dapat dipercaya; (2) Tabligh (penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi; (3) Amanah (bertanggung jawab) dalam menjalankan tugasnya; (4) Fathanah (cerdas) dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mengimplementasikannya. Secara garis besar konsep kepemimpinan Islam tidak jauh berbeda dengan konsep kempemimpinan dan pemimpin dalam masyarakat luas tetapi kecintaan terhadap Allah SWT dan hukum – hukumNya adalah suatu yang utama yang membedakan dengan konsep kepemimpinan secara umum di masayarakat luas. Sehingga motivasi dalam agama dan motivasi untuk benar – benar menjadi pemimpin yang baik lebih tertanamkan dengan baik dalam diri pribadi.

Konsep kepemimpinan ini dapat kita implementasikan dalam konteks generasi muda mahasiswa yang sedang memperjuangkan Ekonomi Islam agar tegak dalam sistem Ekonomi dalam masyarakat sekarang. Sebagai mahasiswa yang ingin menegakkan Ekonomi Islam haruslah kita mempunyai visi misi yang jelas dan mampu diimplementasikan pada tiap kondisi masyarakat dari waktu ke waktu. Mempunyai pengetahuan yang luas akan Ekonomi Islam dan konsen dalam mendalami ilmunya tersebut sehingga kita bisa menyampaikan ke masyarakat dengan bil Hikmah (dengan komunikasi yang baik). Kita harus bertanggung jawab juga terhadap tugas yang telah diamanahkan sampai tujuan dan visi misi tercapai meskipun terkadang banyak juga tantangan yang akan membuat langkah kaki terhambat dan mempengaruhi untuk melepaskan semua tanggung jawab. Maka agar dapat mempunyai kemampuan dan kepribadian pemimpin ini harus dilaksanakan pelatihan – pelatihan yang intensif dan juga pembelajaran yang terarah. Menurut Jurnal Penelitian H.M.Mansyur kepribadian kepemimpinan Islam terbentuk dari pemahaman Islami Aqliyah Islamiyah serta pola jiwa Islami Nafsiyah Islamiyah artinya seseorang memiliki kepribadian Islam jika dalam dirinya terbentuk pola pikir dan pola jiwa Islami dengan cara menambah terus khasanah pengetahuan islam dengan kajian atau pengajian dan memperbanyak bacaan Islam dengan didukung mengikuti studi Islam yang benar serta terus menerus meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.[1] Memberikan contoh yang baik (Uswahtun hasanah) juga merupakan suatu metode yang baik untuk pembentukan pribadi yang ideal karena dengan tuntutan untuk menjadi contoh yang baik untuk orang lain maka pribadi yang baik akan terbentuk dengan sendirinya karena akan muncul budaya Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, karena memberikan contoh yang baik tidak mudah dilakukan oleh setiap orang seperti yang ada di dalam firman Allah SWT : “Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian menyeru yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah” (Q.S. Ali Imran : 110). Sehingga dengan semua standard ini dan juga cara – cara teknis yang digunakan ini maka diharapkan akan muncul pribadi yang luar biasa untuk menegakkan Ekonomi Islam di masyarakat sehingga tidak akan berhenti untuk terus berjuang dan  terus konsisten.


[1] H.M.Mansyur. Upaya membentuk pemimpin yang memiliki kepribadian Islami. Jurnal Ilmiah STIAMI 

Pembawa Amanah Ekonomi Islam yang Ideal (1/3)

Penulis : Denny Iswanto | Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta | Fakultas Ekonomi & Bisnis | Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan

twitter : @denny_is90

 I.            Pendahuluan

Ilmu Ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu di dalam masyarakat yang membantu dalam memecahkan persoalan perekonomian dalam suatu negara sehingga bisa membawa pada kesejahteraan dan kemakmuran dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan bijaksana. Pada kondisi kontemporer ini di tengah ketidakpastian ekonomi dan juga perlambatan perekonomian global suatu konsep ekonomi yang tepat sasaran dan juga memecahkan masalah utama perekonomian sangat dibutuhkan. Di Indonesia sendiri dengan kondisi perekonomian yang tumbuh solid sekitar 6,17 persen (y.o.y) dan stabil di tengah perlambatan perekonomian global memang suatu pencapaian prestasi yang luar biasa tetapi juga harus tetap waspada karena pertumbuhan hanya berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi tetapi pada komponen pengeluaran pemerintah dan juga pertumbuhan ekspor impor sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan sebagai akibat dari perlambatan perekonomian global pada negara – negara tujuan ekspor.[1]

Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang solid dan stabil ini tidak lepas dari peran Ekonomi Islam di dalamnya. Lembaga keuangan berbasis syariah dianggap lebih tangguh dalam menghadapi ketidakstabilan perekonomian global karena sistem ekonomi ini bebas dari unsur derivatif dan produk spekulatif. Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan sistem ekonomi syariah yang berbasis syariah Islam memiliki potensi yang besar mengingat posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Atas potensi itulah, sistem ekonomi syariah telah menjadi bagian yang integral dalam sistem perekonomian Indonesia. Pendapat senada disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia sekaligus Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro. Menurut dia, keuangan syariah yang bebas dari unsur-unsur derivatif atau produk-produk berbau spekulatif merupakan keunggulan lembaga keuangan syariah di tengah ketidakstabilan ekonomi global.[2] Tetapi sistem Ekonomi Islam ini bukan tanpa tantangan dan juga halangan dalam perkembangannya karena sistem ini masih perlu disosialisasikan lagi dan ditanamkan kepada masyakarat luas sebagai sistem Ekonomi yang seimbang dan membawa mashlahat pada seluruh umat manusia di tengah – tengah masyarakat yang masih menggunakan marak menggunakan sistem Ekonomi liberal dan juga Kapitalisme dari orang – orang liberal dan kapitalis yang terbukti bahwa perekonomian mereka sekarang sedang mengalami keterpurukan dan juga kemunduran akibat sistem ekonomi yang digunakan tidak seimbang dan membawa dampak yang baik bagi masyakarat.

Dengan tantangan yang nyata dan harus dihadapi oleh sistem Ekonomi Islam ini maka kita sebagai umat islam harus berusaha menegakkan dan memperjuangkan sistem Ekonomi Islam ini agar sistem ini dapat diterapkan di dalam masyarakat luas dan membawa maslahat serta kesejahteraan untuk kedepannya. Karena hanya dengan bangunan sistem ekonomi yang baik dan seimbang lah perekonomian yang kuat akan tercapai. Generasi muda terutama dari kalangan mahasiswa sebagai ujung tombak perubahan dalam masyarakat harus bisa memberikan konstribusi yang besar di dalam perkembangan  dan pertumbuhan sistem Ekonomi Islam ini kepada masyarakat, akan tetapi dalam realitasnya ternyata dari 5,2 juta mahasiswa di Indonesia hanya 10 persen saja yang mempelajari Ekonomi Syariah, Demikian dikatakan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dalam Muktamar II Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Hotel Bidakara Jakarta.[3] Di tengah sedikitnya generasi muda terutama dari kalangan mahasiswa yang mempelajari Ekonomi Islam maka kita tidak perlu berkecil hati tetapi harus tetap dimaksimalkan secara optimal semua potensinya agar bangunan sistem Ekonomi Islam ini dapat tertanamkan di dalam sistem masyarakat sekarang dan membawa kondisi yang lebih baik kedepannya, karena kalau tidak dimulai dari sekarang maka mau kapan lagi.

Penulisan Esai ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kita sebagai Generasi muda Islam dan juga dari kalangan mahasiswa yang bersemangat untuk menegakkan Ekonomi Islam bisa menjadi pribadi yang ideal secara kemampuan dan moral untuk menjadi pemimpin yang mengemban amanah Ekonomi Islam di Indonesia. Standar ideal yang digunakan adalah standar dari konsep kepemimpinan dalam islam sehingga akan terbentuk kepribadian pemimpin islam yang utuh yang mampu melaksanakan tugas dan amanah untuk perkembangan Ekonomi Islam. Kedepannya bisa menjadi referensi atau bahan diskusi untuk terus mengembangkan pribadi yang baik untuk membawa Ekonomi Islam menjadi lebih baik.

   

Gimana perkembangan perbankan, asuransi dan pasar modal syariah kita???

Penulis : Alfado Agustio | Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri 2009 |

Keuangan syariah sebagai sebuah sistem keuangan yang berlandaskan syariah memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Salah satunya ialah fitur-fitur produk keuangan syariah yang berlandaskan keadilan dan bertujuan untuk menggerakan ekonomi umat. Di Indonesia perkembangan keuangan syariah cukup menggembirakan. Hal ini bisa ditandai pertumbuhan berbagai institusi keuangan syariah baik perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga keuangan non bank dan badan zakat yang menunjukkan pertumbuhan signifikan setiap tahun. Untuk kali ini saya ingin membahas perbankan, asuransi dan pasar modal karena saya menganggap 3 sektor ini cukup penting untuk diketahui bagaimana perkembangannya.

Mari kita mulai pembahasan dari bidang perbankan. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang berdiri di indonesia pada tahun 1992, saat ini di indonesia telah banyak berdiri bank-bank  syariah baik berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Berdasarkan statistik Bank Indonesia per desember 2012 , jumlah Bank Umum Syariah mencapai 11 buah dan Unit Usaha Syariah mencapai 23 buah. Banyak pencapaian positif yang dicapai perbankan syariah pada tahun lalu baik dari sisi aset, dana pihak ketiga maupun penyaluran pembiayaan. Berdasarkan dari data Bank Indonesia, tahun 2012 lalu  perbankan syariah telah memiliki aset mencapai Rp 179 Triliun(4,4% dari aset perbankan nasional) atau tumbuh sekitar 37% dari tahun sebelumnya. Sementara untuk dana pihak ketiga (DPK), bank-bank syariah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 137 Triliun atau meningkat 32% dari tahun sebelumnya. Lalu dari sektor pembiayaan, bank syariah  telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 139 Triliun atau meningkat  sekitar 40% dari tahun sebelumnya.  Sebuah prestasi  membanggakan  yang ditorehkan oleh perbankan syariah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Tetapi jangan sampai hal ini membuat bank-bank syariah cepat berpuas diri, justru hal ini sebagai penyemangat untuk terus tumbuh agar mencapai pangsa pasar 5 % pada akhir tahun 2013 atau pada tahun 2014 bisa tercapai.

Sekarang mari kita bahas sektor asuransi. Pertumbuhan asuransi syariah saat ini masih cukup positif meskipun tidak secemerlang dengan sektor perbankan. Berawal dari berdirinya perusahaan asuransi syariah pertama yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) 24 Februari 1994 yang di inisatori oleh ICMI dan didukung oleh berbagai pihak diantaranya Bank Muamalat, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri dan pengusaha muslim lainnya.  Hingga tahun 2012, sudah berdiri beberapa perusahaan asuransi syariah baik yang bergerak di bidang asuransi jiwa, asuransi kerugian maupun reasuransi. Berdasarkan data per November 2012 yang dihimpun oleh infobank news, saat ini ada empat perusahaan asuransi jiwa syariah, dan dua perusahaan asuransi kerugian syariah. Sementara untuk unit usaha, tercatat ada 17 unit usaha syariah yang bergerak di asuransi jiwa dan 20 unit usaha syariah yang bergerak di asuransi kerugian. Sedangkan unit usaha syariah yang bergerak di bidang reasuransi baru berjumlah tiga unit. Dari sisi aset, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK per triwulan III tahun 2012 aset asuransi syariah masih dibawah 4 % atau lebih tepatnya sekitar Rp 11,4 triliun (3,54% dari pangsa pasar asuransi nasional yang saat ini telah mencapai Rp 322,2 triliun) atau hanya tumbuh sekitar 7,26 % dari kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.  Sementara dari sisi premi,  kontribusi yang diberikan industri asuransi syariah hanya sebesar 3,96% dari total premi industri asuransi nasional yang berkisar Rp 114,3 triliun atau tumbuh sekitar 52,9% dari kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.  Sektor asuransi syariah yang  belum terlalu menggeliat di indonesia menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pihak terkait  untuk lebih mengembangakan industri asuransi syariah di indonesia mengingat potensi pengembangan asuransi syariah di indonesia sangat besar karena didukung banyaknya masyarakat muslim di indonesia.

Selanjutnya mari kita beralih ke sektor pasar modal syariah. Saat ini perkembangan pasar modal syariah di indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sama baiknya dengan perbankan maupun asuransi syariah. Hal ini ditandai dengan muncul indeks saham syariah untuk korporasi-korporasi di indonesia. Diantaranya ada JII (Jakarta Islamic Index) dan ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia). Sebelum saya menjelaskan tentang perkembangan kedua indeks saham syariah tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan profil kedua indeks tersebut karena pasar modal syariah masih jarang diketahui oleh masyarakat. Jakarta Islamic Index (JII) diluncurkan pada 3 juli tahun 2000 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks saham tersebut muncul dari kerjasama antara pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan PT Danareksa Invesment Management (IDM). Indeks saham tersebut diluncurkan berbasis syariah, jadi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan listing saham di JII tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu diantaranya :

  1. usaha-usaha yang dilakukan perusahaan-perusahaan tidak boleh mengandung unsur judi,gharar dan spekulasi.
  2. Selanjutnya jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berbasis jasa keuangan syariah maka tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat ribawi.
  3. jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan produksi maka usaha produksinya tidak boleh menghasilkan barang-barang yang mengandung unsur haram yang dilarang oleh agama islam.

Lalu aturan khusus mengenai rasio keuangan sebagai berikut:

  1. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%)
  2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%

Jakarta Islamic Indeks sendiri merupakan indeks saham yang terdiri dari 30 saham perusahaan yang berkapitalisasi transaksi saham yang besar serta usahanya tidak melanggar syariah. Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index dilakukan proses seleksi sebagai berikut:

  1. Saham-saham yang akan dipilih berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK.
  2. Memilih 60 saham dari Daftar Efek Syariah tersebut berdasarkan urutan kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir.
  1. Dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu nilai transaksi di pasar reguler selama 1 tahun terakhir.

Perkembangan transaksi saham di  Jakarta Islamic Indeks dari hari ke hari sering mengalami fluktuasi. Anda bisa lihat di web Bursa Efek Indonesia tentang perkembangan indeks JII tersebut. Berdasarkan data yang saya akses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, pada penutupan akhir tahun 2011 lalu indeks JII mencapai pada posisi 537,031[1] poin. Sedangkan pada penutupan pada akhir tahun 2012 lalu, posisi indeks JII berada di kisaran 594,789[2] poin. Ini artinya indeks JII mengalami pertumbuhan kurang lebih sebesar 10 % dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif yang ditorehkan oleh JII sebagai salah satu indeks saham syariah di indonesia.

Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia). Untuk menjawab tantangan global tentang perkembangan pasar modal berbasis syariah yang semakin berkembang, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia meluncurkan indeks saham syariah yang bernama ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) pada tanggal 12 Mei 2011. Pendirian indeks saham tersebut sejalan dengan keluarnya fatwa MUI No 80 mengenai Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Salah satu tujuan berdirinya indeks tersebut untuk menghilangkan kesalahpahaman masyarakat yang menganggap saham syariah hanya terdiri dari 30 saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index(JII). Melainkan dengan adanya Indeks Saham Syariah Indonesia ini, masyarakat semakin teredukasi bahwa saham syariah tidak hanya JII semata melainkan ada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Selain itu pula diharapkan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki lini bisnis yang tidak bertentangan dengan syariah melakukan listing saham di Bursa Efek Indonesia melalui Indeks tersebut. Persyaratan bagi perusahaan yang ingin listing di indeks ini tidak jauh berbeda dengan persyaratan Jakarta Islamic Indeks baik dari segi usahanya maupun rasio keuangannya. Perusahaan-perusahaan tersebut harus lolos kualifikasi yang sudah ditetapkan Bapepam-LK dan DSN-MUI agar bisa melakukan listing saham.  Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia per juni 2012, tercatat sudah 219 saham yang melakukan listing di Indeks Saham Syariah Indonesia. Sebuah prestasi yang luar biasa untuk indeks saham yang baru berdiri pada 12 mei 2011 tersebut. Pada akhir tahun 2011, pencapaian Indeks Saham Syariah Indonesia mencapai pada posisi 125,356 poin[3]. Sedangkan pada tahun akhir tahun 2012, pencapaian Indeks Saham Syariah Indonesia berada pada posisi 144,995 poin[4]. Ini artinya terdapat pertumbuhan sekitar 13,5% dari tahun sebelumnya. Seperti halnya JII, ISSI pun melakukan capaian positif dengan pertumbuhan tersebut.

Lalu bagaimana dengan nilai kapitalisasi pasar kedua indeks saham syariah tersebut? Untuk nilai kapitalisasi pasar kedua indeks saham syariah tersebut, berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Indonesia Stock Exchange (IDX) tahun 2011 memperlihatkan nilai transaksi yang terjadi di kedua indeks tersebut mencapai US 556.321 billion atau sekitar 556 triliun rupiah. Untuk tahun 2012, berdasarkan dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Indonesia Stock Exchange (IDX) tahun 2012 memperlihatkan nilai transaksi mencapai US 751.001 billion atau sekitar 751 triliun rupiah. Hal ini berarti terjadi peningkatan volume perdagangan mencapai 195 triliun rupiah atau meningkat sebesar 26% dari tahun sebelumnya. Sebuah pencapaian yang luar biasa yang dilakukan pasar modal syariah di indonesia. Semoga di tahun-tahun berikutnya pasar modal syariah terus menunjukkan tren peningkatan agar mampu bersaing dengan pasar modal syariah di negara lain.

Sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa keuangan syariah di negara indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif, maka dari itu kita umat islam harus selalu semangat memperjuangkan perkembangan keuangan syariah di indonesia. Dunia mulai memberikan apresiasi positif dengan perkembangan keuangan syariah global. Maka dari itu indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat muslim terbesar di dunia harus memanfaatkan momen tersebut untuk menjadi pemain utama keuangan syariah di dunia

Salah satu caranya menjadikan keuangan syariah di indonesia menjadi pemain utama, bukan lagi konvensional. Setelah keuangan syariah menjadi pemain utama di Indonesia, maka kita dapat bersaing di kancah global dan akhirnya bisa menjadi pemain utama di industri keuangan syariah di dunia.


[1] Annual report IDX in 2011

[2] Annual report IDX in 2012

[3] Annual report IDX 2011

[4] Annual report IDX 2012

Apa sih redenominasi ??

Penulis : Alfado Agustio | Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Jakarta 2009 |

Redenominasi adalah sebuah istilah yang akhir-akhir ini sedang hangat dibahas di berbagai media di indonesia, baik di media cetak maupun elektronik ramai-ramai membahas tentang urgensi dari penerapan redenominasi tersebut . Istilah redenominasi sendiri masih cukup awam bagi masyarakat indonesia karena banyak diantara mereka yang tidak mengerti tentang pengertian redenominasi itu sendiri.  Secara bahasa redenominasi ialah penyederhanaan, sedangkan menurut istilah redenominasi merupakan penyerderhanaan nilai suatu mata uang dengan mengurangi angka nol tanpa mengurangi nilai instrinsik dari mata uang itu sendiri. Banyak negara di dunia yang telah menerapkan redenominasi tersebut diantaranya Rusia, Argentina, Zimbabwe, Korea Utara dan Turki. 4 negara yaitu Rusia, Argentina, Zimbabwe dan Korea Utara gagal menerapkan redenominasi tersebut. Penyebabnya ialah timing penerapan redenominasi kurang tepat, saat penerapan redenominasi tersebut keadaan stabilitas ekonomi makro sedang kurang stabil, tingkat inflasi yang tinggi dan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah bahwa redenominasi penting menjadi  penyebab penerapan redenominasi tidak berhasil. Sedangkan negara lainnya yaitu Turki merupakan negara yang sukses dalam menerapkan redenominasi. Negara tersebut sangat memperhitungkan timing penerapan redenominasi tersebut. Saat perekonomian stabil , tingkat inflasi terjaga serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah menjadi faktor sukses penerapan redenominasi di negara tersebut. Lalu bagaimana jika di indonesia ? sebelum memulai analisis ada baiknya saya memberikan contoh riil tentang redenominasi tersebut.

Jika redenominasi mulai diterapkan di indonesia, maka mata uang yang beredar saat ini akan mengalami pengurangan nilai nol sebanyak 3 buah sesuai dengan kebijakan dari Bank Indonesia. Angka yang tertulis pada kertas mata uang seribu rupiah yaitu Rp 1000,00 akan mengalami penyederhanaan menjadi Rp 1,00. Contoh lain angka yang tertulis pada mata uang lima puluh ribu rupiah yaitu Rp 50.000,00, saat penerapan redenominasi akan berubah menjadi Rp 50,00. Meskipun mengalami penyederhanaan, nilai instrinsik dari mata uang yang mengalami redenominasi tidak berkurang sama sekali. Ambil contoh sebelumnya yaitu Rp 1000 yang berubah menjadi Rp 1,00. Meski berubah menjadi Rp 1,00 namun saat mata uang tersebut dipakai sebagai alat tukar tetap bernilai seribu rupiah bukan  menjadi satu rupiah seperti angkanya.

Yang menjadi pertanyaan mendasar apakah redenominasi sudah penting untuk diterapkan di indonesia saat ini ? sebagai bahan perbandingan akan disajikan pendapat yang pro dan kontra dengan kebijakan tersebut.

Pihak yang pro terhadap kebijakan tersebut diantaranya Bank Indonesia dan Pemerintah. Pihak  Bank Indonesia menyatakan penerapan  redenominasi di indonesia sangat penting karena nilai mata uang rupiah sudah terlalu lemah terhadap dollar Amerika Serikat. Saat ini per Januari 2013 nilai tukar rupiah terhadap dollar berada di kisaran Rp 9600,00. Jika diterapkan redenominasi maka nilai tukar akan berubah yaitu satu dollar bernilai Rp 9,6. Hal ini memperlihatkan bahwa rupiah menguat terhadap dollar. Alasan yang sama juga disampaikan pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, penerapan redenominasi sangat diperlukan karena ini akan berimplikasi meningkatkan martabat bangsa di mata dunia. Lebih lanjut Agus Marto menjelaskan Indonesia  sebagai negara yang sudah bergabung menjadi G-20 akan terlihat aneh jika nilai tukar dollar terhadap rupiah masih berada di kisaran Rp 9000-an. Jika nilai tukar menjadi hanya Rp 9, Maka ini mengindikasikan rupiah menguat terhadap dollar dan membuat rupiah menjadi mata uang yang diperhitungkan yang akhirnya akan meningkatkan kebanggaan bangsa indonesia terhadap penggunaan rupiah.

Di sisi lain ada beberapa pihak yang menyatakan kontra. Diantaranya ekonom Kwik Kian Gie menyampaikan penerapan redenominasi hanya akan membuat kebingunan di kalangan masyarakat luas karena mereka belum terlalu paham tentang redenominasi.  Sedangkan menurut Raden Pardede selaku anggota KEN (Komite Ekonomi Nasional) menyebutkan bahwa penerapan redenominasi hanya dilakukan jika inflasi sudah tinggi , sedangkan di indonesia inflasi masih terjaga di kisaran 5 %. Menurutnya penerapan redenominasi belum tepat saat ini.

Berdasar pada pendapat pro & kontra terhadap penerapan redenominasi, saya sendiri berpendapat pro terhadap kebijakan tersebut.  Terdapat nilai positif yang dapat diambil dari penerapan kebijakan redenominasi tersebut diantaranya seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Bpk Agus Marto bahwa redenominasi akan meningkatkan derajat dan martabat bangsa di mata dunia . Tentunya ini akan meningkatkan nasionalisme kita sebagai masyarakat bangsa indonesia bangga menggunakan mata uang rupiah.jika rupiah dibiarkan terus tertekan terhadap dollar, tentu ini merupakan berita buruk terhadap bangsa kita yang saat ini sudah merupakan anggota G-20.G-20 sendiri merupakan kumpulan negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan nasional (PDB) yang tinggi dan tingkat perekonomian yang stabil.  Sedangkan tanggapan terhadap pihak kontra seperti masalah sosialisasi tentang penerapan redenominasi, pemerintah tentu sudah memikirkan hal tersebut secara matang agar kebijakan tersebut berjalan sukses. Turki sebagai negara yang berhasil menerapkan redenominasi memerlukan waktu yang tidak sebentar, tentunya Indonesia bisa belajar dari keberhasilan Turki dalam mengatur redenominasi tersebut baik dari rencana maupun penerapan di lapangan. Sedangkan dari sisi inflasi, jika menunggu inflasi tinggi dikhawatirkan Indonesia akan mengalami nasib serupa dengan negara-negara yang gagal dalam menerapkan redenominasi . Saya rasa saat ini timing yang tepat memulai proses penerapan redenominasi, dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang apa itu redenominasi. Setelah sosialisasi, dapat dilakukan dengan langkah selanjutnya yaitu penerbitan mata uang yang telah diredenominasi secara bertahap agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat luas. Menurut perhitungan kementrian keuangan tahun 2022 penerapan redenominasi di indonesia akan berjalan sukses dan lancar. Selisih waktu saat ini yaitu 2013 hingga 2022 ialah 9 tahun. Saya rasa waktu yang cukup dalam menerapkan redenominasi di indonesia. Dari tingkat kepercayaan masyarakat  kepada pemerintah memang saat ini sedang mengalami penurunan seiring dengan prestasi buruk yang dihasilkan pemerintah seperti kasus korupsi yang tinggi, kondisi perpolitikan yang sedang carut marut, kinerja para pejabat pemerintah yang kurang maksimal dalam melayani masyarakat. Akan tetapi pemerintah jangan berkecil hati dengan hal-hal tersebut. Dengan niat benar-benar meningkatkan harkat dan martabat bangsa indonesia tentu segenap masyarakat indonesia akan mendukung penerapan redenominasi ini.

semoga penerapan redenominasi betul-betul niat baik dari pemerintah untuk meningkat harkat dan martabat bangsa bukan sebagai komoditas politik untuk meningkatkan pamor menjelang pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

 

 

Bagian 2/2 : Mudharobah sebagai Solusi Alternatif Modal Kewirausahaan Kalangan Bawah dan Mahasiswa

Penulis : Ahmad Muttaqin

Setelah syarat terkait dengan surat-surat, penghambat yang kedua yaitu tentang sistem angsuran. Sistem angsuran ini terkait erat dengan bunga maupun rate bagi hasil. Untuk sistem angsuran yang menggunakan bunga, banyak kalangan menilai bahwa pengembalian yang disertai dengan bunga melanggar agama dan juga menjadi salah satu mata rantai yang membuat kondisi masyarakat semakin merana. Untuk mengatasi permasalahan tentang bunga maka ada sebuah terobosan baru yaitu profit sharing. Sebenarnya konsep awal dari pengembalian atau angsuran yang menggunakan metode ini (bagi hasil) layak untuk diperjuangkan namun kenyataannya masih jauh dari harapan.

Bagi hasil atau profit sharing yang digunakan di Indonesia masih menggunakan batasan rate. Rate ini yang dijadikan patokan untuk keuntungan bank menggantikan model bunga. Dan kekurangan yang paling fatal dari metode bagi hasil yang diterapkan di negara ini adalah kebanyakan lembaga keuangan (bank baik konvensional maupun syariah, koperasi hingga BMT) belum menerapkan konsep profit and loss sharing. Hal ini yang membuat mereka tidak mengenal adanya kerugian usaha bagi para pelaku bisnis. Lembaga keuangan tetap memandang bahwa tiap bulan harus mengembalikan uang modal dan bagi hasil apapun kondisi usahanya entah itu untung maupun rugi.

Namun tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Akhir-akhir ini sering didengungkan terkait dengan peminjaman dengan prinsip mudharobah. Istilah mudharobah ini sebenarnya sama dengan konsep bagi hasil namun dengan sedikit modifikasi maka akan terasa berbeda terutama bagi kalangan pengusaha yang sedang merintis bisnisnya.

Studi kasusnya seperti berikut ini yaitu ada seorang mahasiswa meminjam uang ke lembaga keuangan. Ambil contoh dia meminjam Rp 1.000.000,00 dan akan mengembalikan selama 10 bulan dengan akad bagi hasil 40 untuk pihak penyedia modal dan 60 untuk pebisnis. Sampai disini proses dari akadnya masih sama dengan lembaga keuangan biasa. Kemudian setelah berjalan 1 bulan usahanya mulai menampakkan hasil yang dibuktikan dengan adanya keuntungan misal Rp 100.000,00.

Disinilah mulai muncul perbedaan yang mendasar terkait dengan metode pengembalian uang modal. Disini yang akan dikembalikan hanyalah bagi hasilnya atau sama dengan Rp 40.000,00. Hal ini dikarenakan apabila harus mengembalikan Rp 140.000,00 (Rp 100.000,00 adalah modal) maka akan terasa sangat memberatkan, sebab di awal bisnis harus sudah mulai mengembalikan modal. Selain itu juga apabila di bulan ke 9 masih mengembalikan namun tetap dengan modalnya maka logikanya pengusaha ini akan kehabisan modal di bulan ke 10 karena tiap bulan sudah ditarik oleh penyedia modal.

Inilah sebuah hal yang mendasar yang masih kurang untuk ditekankan di kalangan lembaga keuangan. Kita semua berharap semakin berjalannya waktu akan terjadi sinergi yang indah antara masyarakat, pemerintah, dan pemilik modal (investor, lembaga keuangan). Dari sisi masyarakat bisa ditekankan tentang berbagai keunggulan terkait dengan mendirikan bisnis sendiri atau berwirausaha. Untuk jajaran pemerintah dapat membuat regulasi terkait dengan kebijakan produk-produk yang dihasilkan oleh pebisnis untuk dapat dimanfaatkan secara lebih baik dan juga kemudahan untuk pengurusan berbagai surat yang dibutuhkan untuk pendirian sebuah bisnis. Di kalangan investor diperlukan sebuah mekanisme pembiayaan yang menekankan bagi hasil yang optimal agar terjadi kontinuitas perputaran uang.