Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan non fiskal) dan Perbankan Terhadap Pengembangan Green Building (8/8)

B.IV. Peranan Perbankan

Dalam prakteknya, jelas pengembangan Green Building memerlukan peranan perbankan, dalam hal ini peran perbankan adalah dalam bentuk penerapan Green Banking. Perbankan diharapkan lebih berfokus pada pemberian kredit pada usaha-usaha yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengarah ke bisnis yang berkelanjutan dan diterima masyarakat, tidak mengeksploitasi tenaga kerja dengan membayar upah rendah, tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur, tidak menghasilkan produk yang berbahaya, perusahaan yang terlibat dalam konservasi dan daur ulang, menjalankan etika dalam berusaha, tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, tidak terlibat dalam pornografi, perjudian, alkohol dan tembakau, serta tidak terlibat dalam persenjataan dan pembuatan senjata nuklir.

Perbankan asing dan perbankan di negara-negara tetangga kini sudah banyak yang melaksanakan green banking, bahkan mereka telah memasukkan dalam laporan tahunan mereka. Sementara itu, bagi perbankan nasional, penerapan green banking masih bersifat voluntary, belum mandatory. Compliance perusahaan kepada peraturan dan undang-undang belum sepenuhnya berjalan.[1]

Sejak tahun 1993, yaitu tahun yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagai tahun lingkungan hidup, perbankan Indonesia/Bank Indonesia memeriksa kembali apakah kebijakan perkreditan perbankan Indonesia sudah sepenuhnya menunjang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka menopang pembangunan yang berkesinambungan. Artinya, perlu diperiksa apakah kebijakan perkreditan bank Indonesia dari segala dimensinya telah berwawasan lingkungan (green banking). Oleh karena itu kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup telah merupakan kebijakan pemerintah, maka perbankan Indonesia berkewajiban juga untuk menunjang kebijakan ini.

Kebijakan perbankan merupakan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang antara lain bertugas mengatur dan mengawasi bank sebagaimana hal itu ditentukan dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 perihal Kredit Investasi dan Penyertaan Modal yang antara lain menentukan tentang keharusan bank untuk memperhatikan AMDAL dalam pemberian kreditnya.

Terakhir Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 4471). Peraturan Bank Indonesia tersebut telah diatur pelaksanaannya dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal Penilaian Kualitas Aktivan Bank Umum. Dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran tersebut ditentukan bahwa dalam menilai prospek usaha, bank perlu memperhatikan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Selanjutnya, dalam Surat Edaran tersebut di atas telah diberikan petunjuk atau ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal bank melakukan penilaian prospek usaha debitur dalam rangka upaya yang dilakukan oleh debitur dalam rangka mengelola lingkungan hidup, khususnya debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Dalam Surat Edaran tersebut dikemukakan bahwa ketentuan mengenai hal-hal yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia di atas adalah sejalan atau merupakan pelaksanaan dari Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang antara lain menyatakan bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyaluran penyediaan dana adalah hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi.

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dikemukakan bahwa “Kewajiban AMDAL ini juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL”. Pernyataan yang dicantumkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut merupakan pernyataan kesadaran dan pengakuan serta penegasan bahwa kewajiban yang tercantum dalam UUPPLH juga merupakan kewajiban bank yang harus dipatuhi.

Ada 4 (empat) alasan mengapa perbankan Indonesia harus menempuh kebijakan perkreditan yang berwawasan lingkungan. Alasan yang pertama adalan yang berkaitan dengan :

1. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sehingga “Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu dimengerti secara yuridis dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang lingkungan hidup.”

UUD 1945 tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, dimana Pasal 9 ayat (3) berbunyi bahwa : “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

2. Ketentuan Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 70 ayat (1) UUPPLH.

Menurut Pasal 65 UUPPLH bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menurut Pasal 67 dan Pasal 68 UUPPLH tersebut bahwa setiap orang bukan saja mempunyai hak tetapi juga mempunyai kewajiban melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 70 ayat (1) UUPPLH menerangkan bahwa dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 65 dan Pasal 67 UUPPLH, masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Alasan kedua ialah berkaitan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 88 UUPPLH tentang keharusan nasabah debitur sebagai penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi karena melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh proyek yang dibiayai oleh bank. Apabila nasbah debitur tiba-tiba harus memikul biaya pembersihan yang besar sekali atas proyek tersebut dan lingkungannya yang rusak atau tercemar dan membayar ganti rugi, maka crediworthiness dari nasabah debitur dapat merosot secara drastis dan dapat mengancam kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut. Dalam rangka bank melaksanakan kewajiban hukumnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dalam rangka melindungi kreditnya, maka kemungkinan ini harus dapat dicegah oleh bank.

Alasan ketiga adalah sehubungan dengan kemungkinan dilakukannya penghentian usaha atau pencabutan izin usaha terhadap perusahaan nasabah debitur oleh pihak yang berwenang karena proyek nasabah debitur telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup (sanksi administratif). Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 76 UUPPLH bahwa dimungkinkan bagi Menteri, Gubernur atau Walikota menetapkan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Bila hal itu terjadi, maka bank yang membiayai perusahaan tersebut dapat mengalami ancaman kerugian berupa terjadinya kemacetan kredit karena izin pembangunan proyek atau izin usaha perusahaan dicabut.

Alasan keempat adalah sehubungan dengan kemungkinan merosotnya nilai agunan yang rusak atau tercemar. Apabila bank membiayai suatu proyek, maka proyek itu, termasuk tanah dimana proyek itu didirikan, akan diikat oleh bank sebagai agunan kredit. Apabila proyek tersebut melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan terhadap tanah di atas mana proyek itu didirikan, maka harga tanah yang rusak atau tercemar itu akan merosot sekali. Akibatnya adalah bahwa agunan atas kredit kepada nasabah debitur untuk membiayai pendirian dan atau operasi proyek yang rusak atau tercemar itu akan hanya menjadi agunan yang tidak berharga.

Pemberian kredit oleh perbankan dapat merupakan suatu masalah bila kredit itu dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini seharusnya badan-badan atau lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kredit dapat digerakkan untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, Karena perusahaan yang ingin berkembang tergantung pada fasilitas kredit.

Sebagai salah satu pemberi dana, Bank tidak saja hanya melihat pertimbangan ekonomisnya, tetapi juga keterpaduan dengan lingkungannya. Dengan demikian perbankan tidak ikut membiayai proyek-proyek yang diperkirakan akan dapat menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem.

Pada sistem perbankan, dengan pertimbangan faktor-faktor keseimbangan lingkungan akan mengeliminisasikan resiko-resiko dalam pemberian kreditnya kepada nasabah debitur. Untuk itu perlu dikembangkan suatu kemampuan analisis resiko lingkungan secara ekologis dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya dalam memasuki era pembangunan yang bertumpu pada teknologi untuk memprediksi terjadinya resiko kerugian diperlukan keahlian dalam kecermatan yang akurat.

Dengan demikian dalam kredit perbankan, analisis resiko tidak hanya terbatas pada analisis berdasarkan kinerja proyek, tetapi juga memerlukan metode analisis yang memperhitungkan biaya-biaya eksternal (benefit and risk analysis) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (inter and multidicipline science), khususnya untuk memahami lingkungan hidup. Dengan berlakunya undang-undang Perbankan dan sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudent banking) serta masalah tingkat kesehatan bank, sektor perbankan tentunya akan sangat concern kepada masalah lingkungan. Pihak perbankan dalam memberikan kreditnya tidak menginginkan proyek yang dibiayainya menimbulkan pencemaran lingkungan, misalnya sampai menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena bank sebagai pemberi kredit akan diminta pertanggungjawabannya, dalam hal ini penilaian terhadap analisa lingkungan serta dampak lingkungannya. Namun demikian resiko kerusakan lingkungan yang timbul akibat sebuah proyek yang dapat diantisipasi sejak awal. Apabila tidak dipertimbangkan dampaknya akan dapat mengakibatkan penutupan proyek tersebut dengan tuduhan telah merusak lingkungan. Dalam hal ini terjadinya penutupan sebuah proyek akibatnya akan menimbulkan kesulitan keuangan pada proyek itu. Akhirnya kredit bank yang telah dikucurkan sebagaimana yang diketahui akan dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas bank yang bersangkutan, yang berakibat pula pada turunnya tingkat kesehatan bank tersebut. Bagi bank yang dikelola dengan baik, tentu tidak akan mau menempuh resiko-resiko yang bisa menyebabkan turunnya tingkat kesehatannya.

Dari penjelasan di atas ternyata undang-undang Perbankan secara eksplisit telah mencantumkan kewajiban perbankan di Indonesia untuk melaksanakan perbankan hijau (Green Banking) dan hal ini sesuai dengan gerak langkah yang dibutuhkan perbankan nasional untuk berperan serta dan bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan guna melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan seperti yang diamanatkan dalam propenas Tahun 2000-2004 dan menjadi semakin jelas. Dengan mengesampingkan aspek lingkungan justru dapat mengakibatkan resiko menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat.

Pembiayaan proyek yang berwawasan lingkungan telah terbukti dapat meningkatkan daya saing dan memberi keunggulan tersendiri bagi bank-bank yang menerapkannya sebagai strategi bisnis. Dengan demikian, perbankan diharapkan dapat meningkatkan peran dan perhatian terhadap pembiayaan kepada proyek-proyek yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.[2]

Apabila industri yang dibiayai oleh bank berjalan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka hasil pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan cash flow bank tersebut. Demikian pula return capacity dari kredit yang diberikan pada industri tersebut dapat dijaminkolektibilitasnya. Jika semua sektor industri yang dibiayai bank tidak memiliki dampak negatif yang berarti maka dapat diharapkan pembiayaan bank pada sector industri akan meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perbankan sangat terpengaruh oleh perkembangan sektor yang dibiayai.


[2] Burhanudin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkat, (Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 8 September 2004)

Advertisements

Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan non fiskal) dan Perbankan Terhadap Pengembangan Green Building (7/8)

IV.                  Peranan Pemerintah dan Perbankan Pada Green Building

A.IV. Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan insentif non fiskal)

Pemerintah sangat concern terhadap isu isu pembangunan yang ramah lingkungan atau biasa dengan istilah green building. Di dalam percaturan dunia internasional, Indonesia memiliki pernan penting dan selalu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan internasional dimana salah satu bahasanya selalu mengangkat isu development for climate change. Seperti keterlibatan Indonesia dalam Conference of Parties-15 Bella Center-Copenhagen, pada tanggal 15 desember 2009 dimana dalam konferensi tersebut dihadiri 110 kepala Negara serta membahas perjanjian untuk mengikat secara politik yang berketetapan hukum terkait kesepakatan pembangunan dalam menghadapi perubahan iklim.[1] Akhir-akhir ini juga Presiden SBY dalam berbagai forum internasional sering menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dengan paradigm hijau (green economy). Bahkan SBY juga telah menargetkan bahwa ekonomi hijau harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal tujuh persen dan sekaligus mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen pada 2020. Komitmen yang diutarakan oleh SBY ini sebenarnya juga diutarakan oleh semua kepala negara dari G-20. Para pemimpin dunia ini meyakini bahwa ekonomi hijau dapat menjadi alternatif pemecahan masalah ekonomi yang terjadi saat ini, di mana perbangunan ekonomi yang terjadi justru berbanding terbalik dengan upaya perbaikan masalah sosial dan lingkungan. Konsep ekonomi hijau diyakini bisa menyelesaikan masalah ini, yakni pembangunan ekonomi yang terjadi sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, malnutrisi, dan kurangnya akses terhadap air bersih. Ekonomi hijau ini memang konsep yang memiliki dampak yang bagus bagi berbagai hal. Namun sebenarnya bagaimana cara memulai untuk mewujudkan ekonomi hijau ini di Indonesia?

United National for Environmental Progam (UNEP) memberikan enam pilar utama bagi negara-negara yang ingin melaksanakan konsep ekonomi hijau. Keenam pilar tersebut adalah:[2]

1. Memberikan prioritas investasi dan pembelanjaan yang bertujuan menstimulus kegiatan ekonomi hijau

2. Kebijakan pajak dan penguatan mekanisme pasar dalam investasi energi terbarukan sebagai instrumen untuk mempromosikan ekonomi ekonomi

3. Menghentikan belanja negara dan daerah yang baik secara langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan

4. Membuat desain kebijakan insentif fiskal yang terintegrasi mulai pusat sampai dengan daerah guna menjadi green investment menjadi lebih murah;

5. Mengalokasikan belanja pemerintah dan mendorong sektor swasta agar melaksanakan capacity building dan pendidikan kepada pihak-pihak terkait mengenai pentingnya ekonomi hijau

6. Memperkuat kerjasama dan tata kelola di tingkat internasional guna terus mendorong perwujudan ekonomi hijau.

Belum lama ini juga dalam peraturan presiden no 16 tahun 2012 tentang RUPM, tertuang dalam RUPM juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energy baru dan terbarukan.[3]

Lalu bagaimanakah dengan implementasi program pemerintah yang sangat mensupport proyek green economy dalam hal ini green building. Implementasi program pemerintah yang akan kita bahas adalah program insentif fiskal, program ini merupakan ranah kajian dan eksekutor dari kementerian keuangan RI pada Badan Kebijakan Fiskal nya yang dipimpin oleh Prof Bambang P brojonegoro dkk. Ternyata Badan kebijakan fiskal sendiri belum lama ini sudah mengeluarkan kebijakan insentif fiscal melalui paper publikasinya. Paper resmi yang dipublikasikan yang berjudul “Peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pembiayaan konservasi energy” pada tanggal 22 Oktober 2012. Paper tersebut menjelaskan bahwa, insentif fiscal yang diberikan dalam proyek green building terdiri atas empat jenis, diantaranya :

1.      Investment allowance

2.      Tax holiday

3. PPN terutang dibebaskan atau tidak dipungut

4. Pembebasan bea masuk

Selain dari kebijakan insentif fiskal tersebut, ada juga program pemerintah yang berupan insentif non fiscal yang disebut pada kali ini programnya adalah PIP (Pusat Investasi Pemerintah) dimana yang sangat concern terhadap green building di Indonesia. Peran PIP diharapkan mampu menjadi katalis dalam keterlibatan pihak swasta dalam percepatan pembangunan proyek-proyek ramah lingkungan yang memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat (Pro Job, Pro Poor, Pro growth, and Pro environment). Lalu bagaimana implementasi strategi kebijakan insentif non fiskal ini PIP ini, program PIP ini memiliki 5 strategi implementasi guna mensupport proyek green building atau ramah lingkungan, diantaranya;[4]

  1. Alokasi dana investasi PIP dengan fokus pada sektor geothermal, mini/mikro-hydro, biomass, waste to energy, clean technology.
  2. Melakukan sosialisasi/networking mengenai peran dan dukungan pembiayaan/investasi PIP pada proyek ramah lingkungan.
  3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak dari dalam dan luar negeri terkait pengembangan project pipeline, co-financing atau co-investment, capacity building, technical assistance, dll
  4. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan infrastruktur PIP dalam pengelolaan pembiayaan dan investasi ramah lingkungan
  5. Melakukan kajian pembentukan fund dan instrumen/vehicle yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan/investasi ramah lingkungan

[1] Abimanyu, Anggito.2009.”isu-isu perubahan iklim dan kebijakan fiscal:insiatif 2009”.Jakarta: Departemen Keuangan-Badan Kebijakan Fiskal

[3] Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012 tentang RUPM. Diakses melalu website BKPM-Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

[4] Badan Kebijakan Fiskal.“Peran Kementerian Keuangan Dalam Mendukung Pembiayaan Konservasi Energi”.Jakarta: 22 Oktober 2012

Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan non fiskal) dan Perbankan Terhadap Pengembangan Green Building (6/8)

III.                  Konsep Green Building

Untuk mensikapi kondisi lingkungan kita yang mulai terasa dampak dari global warming, efek rumah kaca, polusi yang tak terbendung serta bertumbuhnya desain bangunan yang tidak mencitrakan alam sebagai tema utamanya, maka perlu kami jelaskan mengenai konsep Green Building sebagai solusi permasalahan tersebut.

Desain bangunan di Indonesia sebaiknya tidak melupakan kaidah-kaidah arsitektur tropis yang notabene sudah sesuai dengan kondisi “alamnya” dan iklim di Indonesia. Arsitektur tropis sudah dipopulerkan sejak jamannya sang arsitek kawakan F. Silaban, namun seiring perkembangan jaman, kaidah tersebut mulai ditinggalkan, bangunan yang kebarat-baratan tanpa perhitungan kondisi cuaca di Indonesia sudah menjadi tren saat ini. Green architecture dan green construction merupakan solusi terbaik untuk mengatasi hal ini dan mewujudkan kondisi bangunan yang nyaman bagi penghuni dan lingkungan sekitarnya.

Konsep Green Building atau bangunan hijau dikembangkan pada tahun 1970-an sebagai respons terhadap krisis energi dan keprihatinan masyarakat tentang lingkungan hidup. Inovasi untuk mengembangkan green building terus dilakukan sebagai upaya untuk menghemat energi dan mengurangi masalah-masalah lingkungan.

Green building tidak mudah didefinisikan. Sering dikenal sebagai sustainable building atau bangunan berkelanjutan, ada yang menyebutkan sebagai eco-homes atau bangunan yang berwawasan lingkungan. Ada berbagai pendapat tentang apa yang bisa digolongkan sebagai green building, pada umumnya setuju bahwa green building adalah yang strukturnya diletakkan, dirancang, dibangun, direnovasi dan dioperasikan untuk panduan hemat energi, dan memberi dampak positif bagi lingkungan, dampak ekonomi dan sosial. Namun singkatnya menurut Brenda dan Robert Vale, green building merupakan suatu pola pikir dalam arsitektur yang memperhatikan unsur-unsur alam yang terkandung di dalam suatu tapak untuk dapat digunakan.

Ada empat elemen-elemen bidang utama yang perlu dipertimbangkan dalam green building, sebagaimana yang dikutip oleh Eko Yusuf Prranggono dalam blognya, yakni material, energi, air dan faktor kesehatan, berikut ini penjelasannya.[1]

1. Material

Ini diperoleh dari alam, renewable sources yang telah dikelola dan dipanen secara berkelanjutan, atau yang diperoleh secara lokal untuk mengurangi biaya transportasi; atau diselamatkan dari bahan reklamasi di lokasi terdekat. Material yang dipakai menggunakan green specifications yang termasuk dalam daftar Life Cycle Analysis (LCA) seperti: energi yang dihasilkan, daya tahan material, minimalisasi limbah, dan dapat untuk digunakan kembali atau didaur ulang.

2. Energi

Green Building sering mencakup langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi energi baik energi yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti kondisi bangunan yang segi mudahnya angin dan sinar matahari yang mudah masuk kedalam bangunan.. Selain itu selain segi operasional, segi pelaksanaan juga harus diperhatikan. Studi LCI US Database Proyek bangunan yang menunjukkan dibangun dengan kayu akan menghasilkan energi pempuangan yang lebih rendah daripada bangunan gedung yang bahan bangunannya menggunakan dengan batu bata, beton atau baja. Untuk mengurangi penggunaan energi operasi, penggunaan jendela yang se-efisiensi mungkin dan insulasi pada dinding, plafon atau tempat masuknya aliran udara ke dalam bangunan gedung. Strategi lain, desain bangunan surya pasif, sering dilaksanakan di rumah-rumah rendah energi. Penempatan jendela yang efektif (pencahayaan) dapat memberikan cahaya lebih alami dan mengurangi kebutuhan penerangan listrik di siang hari.[2]

3. Air

Konsep green building juga memperhatikan mengenai penggunaan air. Sekarang, banyak konsep desain rumah yang mengabaikan tentang penggunaan air. Mostly, rumah-rumah mengandalkan penggunaan air tanah yang berasal dari sumur dangkal ataupun dalam tanpa memberikan masukan tambahan air kepada tanah yang berakibat turunnya permukaan air tanah dan turunnya permukaan tanah permukaan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat penyimpanan atau memberikan asupan air kepada tanah di lingkungan yang ada disekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat tandon air penadah hujan di bawah tanah atau membuat sumur resapan penadah air hujan. Sistem penadah hujan yang mana ketika air turun di atas bangunan gedung yang kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga direncanakan air akan berkumpul pada satu tempat dan dialirkan menuju sumur resapan untuk menghindari terjadinya penurunan permukaan air tanah. Mengurangi penggunaan air dan menggunakan STP (siwage treatment plant) untuk mendaur ulang air dari limbah rumah tangga sehingga bsa digunakan kembali untuk tanki toilet, penyiram tanaman, dll. Menggunakan peralatan hemat air, seperti shower bertekanan rendah , kran otomatis (self-closing or spray taps), tanki toilet yang low-flush toilet. Yang intinya mengatur penggunaan air dalam bangunan sehemat mungkin.

4. Faktor Kesehatan

Menggunakan material dan produk-produk yang non-toxic akan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, dan mengurangi tingkat asma, alergi dan sick building syndrome. Material yang bebas emisi, dan tahan untuk mencegah kelembaban yang menghasilkan spora dan mikroba lainnya. Kualitas udara dalam ruangan juga harus didukung menggunakan sistem ventilasi yang efektif dan bahan-bahan pengontrol kelembaban yang memungkinkan bangunan untuk bernapas.

Selain 4 bidang di atas, green building dapat menekan biaya untuk pekerjaan konstruksinya, dan memenuhi kebutuhan yang lebih luas dari masyarakat, dengan menggunakan tenaga kerja lokal, dan memastikan bangunan diletakkan tepat bagi kebutuhan masyarakat.

Green building memerlukan pendekatan holistik yang menganggap masing-masing komponen dari sebuah bangunan, yang berhubungan dengan konteks seluruh bangunan dan juga mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih luas dengan masyarakat di sekitarnya. Ini adalah pendekatan yang sangat kompleks yang memerlukan kontraktor, arsitek dan desainer untuk berpikir kreatif, menggunakan integrasi sistem di seluruh pekerjaan mereka. Ada beberapa teknologi dan metodologi penilaian yang dapat membantu pembangun dengan proses ini termasuk BREEAM (Building and Research Establishment Environmental Assessment Method) dan Eco-Homes.

Meskipun masih dalam masa pengembangan, green building termasuk pesat pertumbuhannya. Di negara maju seperti Ingris sudah menuntut spesifikasi green building dalam perencanaan dan pembangunan bangunan baru, sebagai bagian dari strategi sustainable building yang lebih luas, dan ini berarti bahwa nantinya green building muncul di seluruh penjuru negeri. Dalam usia terancam oleh perubahan iklim, kekurangan energi yang semakin meningkat dan masalah kesehatan, memang masuk akal untuk membangun rumah yang tahan lama, menghemat energi, mengurangi limbah dan polusi, dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Green Building lebih dari sebuah konsep untuk hidup berkelanjutan, tetapi bisa membangun harapan untuk masa depan. Manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan konsep Green Building setidaknya ada tiga manfaat, yakni:[3]

Pertama manfaat lingkungan, dengan meningkatkan dan melindungi keragaman ekosistem, memperbaiki kualitas udara, memperbaiki kualitas air, mereduksi limbah dan konservasi sumber daya alam.

Kedua manfaat ekonomi, yakni mereduksi biaya operasional, menciptakan dan memperluas pasar bagi produk dan jasa hijau, meningkatkan produktivitas penghuni dan mengoptimalkan kinerja daur hidup ekonomi.

Ketiga manfaat sosial, yakni dapat meningkatkan kesehatan dan kenyamanan penghuni, meningkatkan kualitas estetika, mereduksi masalah dengan infrastruktur lokal, serta meningkatkan kualitas hidup keseluruhan.

Di Amerika dikenal sebuah badan resmi yang bisa mengeluarkan sertifikasi atas bangunan-bangunan yang diklaim menggunakan konsep ini. Lembaga ini yaitu; US Green Building Council memiliki sertifikasi system yang dikenal dengan nama LEED (Leadership in Energy and Environtmental Design). Hingga kini belum ada gedung di Indonesia yang mengambil sertifikasi LEED tersebut, kira-kira penyebabnya mungkin terkait dengan kesulitan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang diminta semisal jarak antara sumber material dan lokasi proyek yang disyaratkan dalam range tertentu dimana hal ini sulit jika material yang digunakan ternyata hanya tersedia di luar negeri, tentunya hal ini berdampak pada pengurangan poin, selain itu persyaratan yang diminta oleh LEED cukup signifikan terhadap besarnya nilai proyek, sehingga otomatis investor lokal atau pemilik gedung lebih memilih menggunakan pertimbangan prinsip ekonomi.[4]

Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan non fiskal) dan Perbankan Terhadap Pengembangan Green Building (5/8)

Di Indonesia sudah banyak beberapa bank yang mendukung program pembiayaan atau kredit bagi proyek-proyek green building. Seperti halnya oleh Bank BNI 46 BNI Griya merupakan pelopor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Hijau di Indonesia. Produk ini dilandasi oleh ide untuk mengembangkan sebuah produk ramah lingkungan yang berbeda dengan produk bank lain. Fiturnya adalah produk bermutu yang mampu memberikan kualitas kehidupan yang tinggi sekaligus bersifat ramah lingkungan. Sebagai produk pelopor dan baru satu-satunya di Indonesia, pada awalnya tidak mudah menjual BNI Griya kepada para nasabah dan pengembang. Konsep KPR Hijau masih dianggap hal yang asing dan manfaatnya belum disadari sepenuhnya baik oleh calon nasabah maupun mitra pengembang. Untuk mengatasi tantangan ini, BNI menggunakan strategi untuk mendidik nasabah dan para pengembang dari berbagai sisi. Dalam melaksanakannya, BNI bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang aktif dalam sektor terkait, seperti akademisi, green design community, Real Estate Indonesia (REI), Federation Internationale des Adminstrateurs de Biens Conseils et Agent Immobiliers (FIABCI) dan tentunya, para pengembang. Kegiatan pendidikan bagi masyarakat dan pengembang antara lain dilakukan melalui kerja sama dalam memberikan FIABCI-Indonesia Prix d’Excellence Award, sebuah penghargaan bertaraf internasional yang diberikan oleh FIABCI-Indonesia dan REI kepada para pengembang berprestasi. BNI juga terlibat dalam pengembangan Boekit Hijau BNI di Imogiri agar menjadi inspirasi bagi terciptanya kehidupan yang harmonis dengan ekosistem. Untuk mendukung sektor ini, BNI juga bekerja sama dengan pabrikan bahan baku konstruksi untuk hunian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi pemohon pinjaman yang diterapkan BNI secara konsisten untuk memastikan bahwa investasi yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat bisnis bagi bank. Persyaratan itu antara lain memenuhi ketentuan tata ruang, tidak berada di wilayah resapan air dan memperhatikan daerah terbuka hijau. Setiap nasabah BNI Griya juga mendapatkan satu pohon untuk ditanam dan buku Panduan Hidup Hijau (BNI Griya Inspiring Green Living). BNI juga berusaha menjadi contoh dengan menjalankan program Green Office di kantor-kantor BNI Griya. Peningkatan produk, fitur dan layanan terus dilakukan berdasarkan masukan dari nasabah dan para pemangku kepentingan. Semua upaya tersebut memberikan hasil yang menggembirakan bagi BNI Griya. Pelan-pelan produk BNI Griya mulai diminati dan kemudian tumbuh dengan pesat. Pangsa pasar KPR Hijau BNI Griya saat ini mencapai 6,75% dari nol pada tahun 2005. Portofolio BNI Griya pun meningkat pesat dari Rp1,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp8,2 triliun pada tahun 2009 dengan tingkat pengembalian aset (ROA) sebesar 5%. Pertumbuhan portofolio ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Sebuah bukti nyata bahwa bisnis berlandaskan keberlanjutan mampu memberikan manfaat kepada banyak pihak.[1]


[1] Sustainability report Bank BNI 46 : leading the green banking initiative. 2009

Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan non fiskal) dan Perbankan Terhadap Pengembangan Green Building (4/8)

Di tingkat regulator pada bulan November 2007 China mengeluarkan regulasi yang dibuat oleh CBRC (China’s Banking Regulatory Commission) yang mengatur “Guidelines on Credit Underwriting for Energy Conservation and Emission Reduction”. Dalam regulasi ini CBRC juga memasukkan katalog yang memuat sektor-sektor usaha mana saja yang layak untuk dibiayai oleh perbankan dalam kaitannya dengan aspek lingkungan. Jadi jelas sekali panduan bagi perbankan China sehingga mereka tidak kebingungan untuk terjun dalam bisnis yang ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan praktek “green financing” dan “green banking” secara komprehensif maka selain regulator, peran nasabah dan pemegang saham sangat dibutuhkan. Suara kedua stakeholder khususnya mereka yang peduli pada isu-isu sustainability (keberlanjutan) dapat mempercepat manajemen senior menyesuaikan bisnis banknya dengan lingkungan hidup.

Semua adalah pilihan, ketika kita ingin memperbaiki sesuatu, terutama planet sebagai rumah bersama, lebih sempurna kita mengerjakannya bersama-sama, sinergis dan berkelanjutan. Untuk itulah green financing menjadi keniscayaan dalam praktek bisnis yang bertanggungjawab dan ramah kepada lingkungan hidup. Dengan cara ini bank tidak memperlambat proses kredit namun memperkuat proses itu dalam keberlanjutan perusahaan maupun lingkungan dan sosial.[1]

Di Amerika Serikat sendiri konsep Green Banking sedang dipersiapkan untuk didirikan. Ide pendirian Green banking ini diinisiasi oleh anggota Konggres yang bernama Chris Van Hollen pada Maret 2009 yang mengusulkan pembentukan green banking yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN) dengan tujuan untuk menawarkan layanan keuangan yang mendukung usaha untuk meningkatkan effisiensi penggunaan energi dan untuk menurunkan emisi karbondioksida serta polutan lingkungan yang lain yang disebabkan oleh penciptaan energi yang lain. Kongres mengusulkan pendirian bank ini dengan modal awal sebesar US$ 10 miliar yang diberikan oleh Departemen Keuangan USA dengan menerbitkan green bond dengan maksimal lima puluh miliar dolar obligasi yang beredar pada satu waktu. Ide ini mendapat sambutan hangat dari beberapa kelompok investor, ahli industri energi, dan pelaku industry manufaktur yang tergabung dalam bendera koalisi pendukung Green Banking. Sementara proposal pendirian green banking ini masih “digodok” di tingkat pemerintah pusat, di tingkat pemerintah federal langkah praktis sudah diambil. Di Kentucky telah didirikan Green Bank loan fund dengan modal awal sebesar US$ 20 juta dengan tujuan untuk penggunaan sumber energi yang lebih efisien diantara gedung-gedung milik pemerintah. 54 Pinjaman berbunga rendah disediakan untuk proyek-proyek pemerintah dengan tujuan untuk penghematan energi. Sektor swasta juga melakukan inisiatif dengan mendirikan green bank pertama di tingkat federal yakni Bank of Eustis, Florida yang berdiri pada bulan Februari 2009. Bank ini mendeskripsikan dirinya sebagai “ bank pertama yang mendorong dampak positif bagi lingkungan dan tanggungjawab sosial sementara bank tetap beroperasi dalam fungsi tradisional bank dengan layanan execellent bagi investor dan nasabah”. Bank of Eustis yang kemudian disebut dengan The First Green Bank mengumumkan bahwa dia akan memberikan seperlima (1/5) dari total lending-nya kepada developer proyek-proyek komersial dalam rangka mematuhi US Green Building Council’s Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Bank ini juga memberikan diskon suku bunga bagi perusahaan yang melaksanakan proyek-proyek yang memperoleh sertifikasi LEED dari US Green Building Council. Karyawan yang memiliki sertifikasi LEED ini akan memperoleh tambahan gaji. Sertifikasi ini bagi karyawan adalah bahwa mereka memahami praktik green banking. Sertfikasi ini berarti bahwa bangunan proyek yang akan dibangun adalah sebuah tempat yang sehat untuk bekerja dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan menghemat energi , air dan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Modal awal bank ini adalah US$ 15 juta- 25 juta44.[2]


[1] http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis /2011/06/20/lingkungan-hidup-dan-peran-jasa-keuangan/

[2] Kajian : Model Bisnis Perbankan Syariah 2012 oleh Tim Peneliti Bank Indonesia-Direktorat Perbankan Syariah

Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan non fiskal) dan Perbankan Terhadap Pengembangan Green Building (3/8)

B.II. Penjelasan Green Banking

Bank, lingkungan, dan pembangunan merupakan tiga unsur penting yang kualitasnya selalu diharapkan untuk terus meningkat. Kualitas dan kinerja bank tentulah akan ikut menentukan kondisi perekonomian Negara ini, lebih khusus lagi dapat memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan dalam arti yang luas, karena bank adalah agen pembangunan (agent of development). Dengan begitu pembangunan diharapkan dapat terus berjalan sesuai dengan target-target yang diharapkan oleh seluruh stakeholder bangsa ini. Tentunya yang diharapkan adalah pembangunan yang berkelanjutan (suistanable development). Ironisnya antara bank, lingkungan dan pembangunan sering berada dalam stigma yang kontradiktif. Persoalannya adalah, pembangunan yang diupayakan melalui industrialisasi acapkali menimbulkan persoalan dalam bidang lingkungan dengan menimbulkan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan. Upaya mencegah kontradiksi antara pembangunan dan pelestarian lingkungan ini cenderung ditonjolkan, dengan dalih bahwa memadukan dua kepentingan tersebut akan menimbulkan industri yang berbiaya tinggi. Salah satu akibat dari kegiatan pembangunan diberbagai sektor adalah dihasilkannya limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya limbah tersebut telah menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup. Menyadari akan adanya dampak akibat maraknya pembangunan seperti tersebut di atas, tentunya diperlukan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah untuk menggariskan kebijaksanaan lingkungan dan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan.

Pembiayaan hijau (green financing) sudah mulai digaungkan oleh Bank Indonesia dan KLH dalam MOU tanggal 17 Desember 2010 dalam terma “green banking”, yakni yaitu suatu konsep pembiayaan atau kredit dan produk-produk jasa perbankan lainnya yang mengutamakan aspek-aspek keberlanjutan, baik ekonomi, lingkungan sosial-budaya, maupun teknologi, secara bersamaan. Langkah awal ini perlu diapresiasi dan segera ditindaklanjuti ke seluruh perbankan sebelum ekosistem hancur berantakan, entropik (irreversible) dan berubah menjadi bencana mengerikan. Dalam Pasal 47 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 tahun 2009, terdapat paragraf analisis risiko lingkungan hidup. Analisis seperti ini sebaiknya diperluas bukan hanya ke pelaku usaha namun juga diterapkan ke pihak lain yang berhubungan dengan pelaku usaha, khususnya perbankan atau investor lainnya. Kewajiban Pemerintah bersama Regulator (BI, Depkeu) untuk menurunkannya di level praksis perbankan yang juga mencakup investasi yang bertanggungjawab terhadap lingkungan.

Praktek “green banking” dapat mengacu kepada praktek yang telah dijalankan oleh perbankan luar negeri baik dari negara maju maupun negara berkembang. Sejak 2003 UNEP-FI (Badan PBB untuk Program Lingkungan Hidup – Inisiatif Jasa Keuangan) bahkan telah menghimpun sejumlah 200 insitusi keuangan secara sukarela baik bank maupun non bank dari 40 negara (termasuk Indonesia, baru BNI yang ikut) untuk mendorong bank menyelaraskan bisnis dengan lingkungan demi menunjang pembangunan berkelanjutan. Mereka dikenal sebagai UNEP-FI Signatories. Sebut saja HSBC, Stanchart, Bank of America, Standard Bank dari Afrika Selatan, Grupo Santander dan Itau-Unibanco keduanya dari Brazil, Industrial Bank dari China dan lain-lain. Semua bank yang disebutkan ini memiliki standar manajemen risiko lingkungan dan sosial yang eksplisit dalam kebijakan perkreditan mereka.

Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan non fiskal) dan Perbankan Terhadap Pengembangan Green Building (2/8)

I.    Insentif fiskal, Insenstif Non Fiskal dan Green Banking

A.II. Penjelasan Insentif fiskal dan insentif non fiskal

Lalu bagaimana dengan insentif fiskal yang diberikan pada proyek proyek green building di Indonesia(?) sudah adakah peraturan resmi secara legal dalam pemberian insentif fiskal tersebut(?) tapi sebelum kita membahas lebih jauh terkait insentif fiskal pada proyek green building, ada baiknya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu kebijakan fiskal dan apa pengertian dari insentif fiscal dan insentif non fiskal itu sendiri.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.[1]

Insentif fiskal adalah pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Contohnya adalah insentif bea masuk dan bea keluar, insentif pajak, dan subsidi. Insentif fiskal dalam beberapa tahun terakhir gencar dilancarkan pemerintah untuk mengantisipasi krisis ekonomi global. Pada tahun 2009, insentif fiskal diberikan sebesar Rp. 56,4 Triliun untuk keringanan pajak dan kepabeanan serta Rp 17 Triliun untuk subsidi dan peningkatan belanja negara untuk dunia usaha. Insentif non fiskal adalah insentif yang berbentuk fasilitas baik fisik maupun non fisik, seperti keamanan, lokasi, pelayanan, dan infrastruktur[2]

Berdasarkan survei yang dilakukan Grup Regus terungkap, bahwa 85 persen perusahaan di Indonesia menyatakan, keringanan pajak dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan investasi hijau.[3]