Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan non fiskal) dan Perbankan Terhadap Pengembangan Green Building (7/8)

IV.                  Peranan Pemerintah dan Perbankan Pada Green Building

A.IV. Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan insentif non fiskal)

Pemerintah sangat concern terhadap isu isu pembangunan yang ramah lingkungan atau biasa dengan istilah green building. Di dalam percaturan dunia internasional, Indonesia memiliki pernan penting dan selalu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan internasional dimana salah satu bahasanya selalu mengangkat isu development for climate change. Seperti keterlibatan Indonesia dalam Conference of Parties-15 Bella Center-Copenhagen, pada tanggal 15 desember 2009 dimana dalam konferensi tersebut dihadiri 110 kepala Negara serta membahas perjanjian untuk mengikat secara politik yang berketetapan hukum terkait kesepakatan pembangunan dalam menghadapi perubahan iklim.[1] Akhir-akhir ini juga Presiden SBY dalam berbagai forum internasional sering menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dengan paradigm hijau (green economy). Bahkan SBY juga telah menargetkan bahwa ekonomi hijau harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal tujuh persen dan sekaligus mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen pada 2020. Komitmen yang diutarakan oleh SBY ini sebenarnya juga diutarakan oleh semua kepala negara dari G-20. Para pemimpin dunia ini meyakini bahwa ekonomi hijau dapat menjadi alternatif pemecahan masalah ekonomi yang terjadi saat ini, di mana perbangunan ekonomi yang terjadi justru berbanding terbalik dengan upaya perbaikan masalah sosial dan lingkungan. Konsep ekonomi hijau diyakini bisa menyelesaikan masalah ini, yakni pembangunan ekonomi yang terjadi sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, malnutrisi, dan kurangnya akses terhadap air bersih. Ekonomi hijau ini memang konsep yang memiliki dampak yang bagus bagi berbagai hal. Namun sebenarnya bagaimana cara memulai untuk mewujudkan ekonomi hijau ini di Indonesia?

United National for Environmental Progam (UNEP) memberikan enam pilar utama bagi negara-negara yang ingin melaksanakan konsep ekonomi hijau. Keenam pilar tersebut adalah:[2]

1. Memberikan prioritas investasi dan pembelanjaan yang bertujuan menstimulus kegiatan ekonomi hijau

2. Kebijakan pajak dan penguatan mekanisme pasar dalam investasi energi terbarukan sebagai instrumen untuk mempromosikan ekonomi ekonomi

3. Menghentikan belanja negara dan daerah yang baik secara langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan

4. Membuat desain kebijakan insentif fiskal yang terintegrasi mulai pusat sampai dengan daerah guna menjadi green investment menjadi lebih murah;

5. Mengalokasikan belanja pemerintah dan mendorong sektor swasta agar melaksanakan capacity building dan pendidikan kepada pihak-pihak terkait mengenai pentingnya ekonomi hijau

6. Memperkuat kerjasama dan tata kelola di tingkat internasional guna terus mendorong perwujudan ekonomi hijau.

Belum lama ini juga dalam peraturan presiden no 16 tahun 2012 tentang RUPM, tertuang dalam RUPM juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energy baru dan terbarukan.[3]

Lalu bagaimanakah dengan implementasi program pemerintah yang sangat mensupport proyek green economy dalam hal ini green building. Implementasi program pemerintah yang akan kita bahas adalah program insentif fiskal, program ini merupakan ranah kajian dan eksekutor dari kementerian keuangan RI pada Badan Kebijakan Fiskal nya yang dipimpin oleh Prof Bambang P brojonegoro dkk. Ternyata Badan kebijakan fiskal sendiri belum lama ini sudah mengeluarkan kebijakan insentif fiscal melalui paper publikasinya. Paper resmi yang dipublikasikan yang berjudul “Peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pembiayaan konservasi energy” pada tanggal 22 Oktober 2012. Paper tersebut menjelaskan bahwa, insentif fiscal yang diberikan dalam proyek green building terdiri atas empat jenis, diantaranya :

1.      Investment allowance

2.      Tax holiday

3. PPN terutang dibebaskan atau tidak dipungut

4. Pembebasan bea masuk

Selain dari kebijakan insentif fiskal tersebut, ada juga program pemerintah yang berupan insentif non fiscal yang disebut pada kali ini programnya adalah PIP (Pusat Investasi Pemerintah) dimana yang sangat concern terhadap green building di Indonesia. Peran PIP diharapkan mampu menjadi katalis dalam keterlibatan pihak swasta dalam percepatan pembangunan proyek-proyek ramah lingkungan yang memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat (Pro Job, Pro Poor, Pro growth, and Pro environment). Lalu bagaimana implementasi strategi kebijakan insentif non fiskal ini PIP ini, program PIP ini memiliki 5 strategi implementasi guna mensupport proyek green building atau ramah lingkungan, diantaranya;[4]

  1. Alokasi dana investasi PIP dengan fokus pada sektor geothermal, mini/mikro-hydro, biomass, waste to energy, clean technology.
  2. Melakukan sosialisasi/networking mengenai peran dan dukungan pembiayaan/investasi PIP pada proyek ramah lingkungan.
  3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak dari dalam dan luar negeri terkait pengembangan project pipeline, co-financing atau co-investment, capacity building, technical assistance, dll
  4. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan infrastruktur PIP dalam pengelolaan pembiayaan dan investasi ramah lingkungan
  5. Melakukan kajian pembentukan fund dan instrumen/vehicle yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan/investasi ramah lingkungan

[1] Abimanyu, Anggito.2009.”isu-isu perubahan iklim dan kebijakan fiscal:insiatif 2009”.Jakarta: Departemen Keuangan-Badan Kebijakan Fiskal

[3] Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012 tentang RUPM. Diakses melalu website BKPM-Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

[4] Badan Kebijakan Fiskal.“Peran Kementerian Keuangan Dalam Mendukung Pembiayaan Konservasi Energi”.Jakarta: 22 Oktober 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s