Peranan Pemerintah (insentif fiskal dan non fiskal) dan Perbankan Terhadap Pengembangan Green Building (2/8)

I.    Insentif fiskal, Insenstif Non Fiskal dan Green Banking

A.II. Penjelasan Insentif fiskal dan insentif non fiskal

Lalu bagaimana dengan insentif fiskal yang diberikan pada proyek proyek green building di Indonesia(?) sudah adakah peraturan resmi secara legal dalam pemberian insentif fiskal tersebut(?) tapi sebelum kita membahas lebih jauh terkait insentif fiskal pada proyek green building, ada baiknya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu kebijakan fiskal dan apa pengertian dari insentif fiscal dan insentif non fiskal itu sendiri.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.[1]

Insentif fiskal adalah pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Contohnya adalah insentif bea masuk dan bea keluar, insentif pajak, dan subsidi. Insentif fiskal dalam beberapa tahun terakhir gencar dilancarkan pemerintah untuk mengantisipasi krisis ekonomi global. Pada tahun 2009, insentif fiskal diberikan sebesar Rp. 56,4 Triliun untuk keringanan pajak dan kepabeanan serta Rp 17 Triliun untuk subsidi dan peningkatan belanja negara untuk dunia usaha. Insentif non fiskal adalah insentif yang berbentuk fasilitas baik fisik maupun non fisik, seperti keamanan, lokasi, pelayanan, dan infrastruktur[2]

Berdasarkan survei yang dilakukan Grup Regus terungkap, bahwa 85 persen perusahaan di Indonesia menyatakan, keringanan pajak dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan investasi hijau.[3]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s