Bagian 2/2 : Mudharobah sebagai Solusi Alternatif Modal Kewirausahaan Kalangan Bawah dan Mahasiswa

Penulis : Ahmad Muttaqin

Setelah syarat terkait dengan surat-surat, penghambat yang kedua yaitu tentang sistem angsuran. Sistem angsuran ini terkait erat dengan bunga maupun rate bagi hasil. Untuk sistem angsuran yang menggunakan bunga, banyak kalangan menilai bahwa pengembalian yang disertai dengan bunga melanggar agama dan juga menjadi salah satu mata rantai yang membuat kondisi masyarakat semakin merana. Untuk mengatasi permasalahan tentang bunga maka ada sebuah terobosan baru yaitu profit sharing. Sebenarnya konsep awal dari pengembalian atau angsuran yang menggunakan metode ini (bagi hasil) layak untuk diperjuangkan namun kenyataannya masih jauh dari harapan.

Bagi hasil atau profit sharing yang digunakan di Indonesia masih menggunakan batasan rate. Rate ini yang dijadikan patokan untuk keuntungan bank menggantikan model bunga. Dan kekurangan yang paling fatal dari metode bagi hasil yang diterapkan di negara ini adalah kebanyakan lembaga keuangan (bank baik konvensional maupun syariah, koperasi hingga BMT) belum menerapkan konsep profit and loss sharing. Hal ini yang membuat mereka tidak mengenal adanya kerugian usaha bagi para pelaku bisnis. Lembaga keuangan tetap memandang bahwa tiap bulan harus mengembalikan uang modal dan bagi hasil apapun kondisi usahanya entah itu untung maupun rugi.

Namun tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Akhir-akhir ini sering didengungkan terkait dengan peminjaman dengan prinsip mudharobah. Istilah mudharobah ini sebenarnya sama dengan konsep bagi hasil namun dengan sedikit modifikasi maka akan terasa berbeda terutama bagi kalangan pengusaha yang sedang merintis bisnisnya.

Studi kasusnya seperti berikut ini yaitu ada seorang mahasiswa meminjam uang ke lembaga keuangan. Ambil contoh dia meminjam Rp 1.000.000,00 dan akan mengembalikan selama 10 bulan dengan akad bagi hasil 40 untuk pihak penyedia modal dan 60 untuk pebisnis. Sampai disini proses dari akadnya masih sama dengan lembaga keuangan biasa. Kemudian setelah berjalan 1 bulan usahanya mulai menampakkan hasil yang dibuktikan dengan adanya keuntungan misal Rp 100.000,00.

Disinilah mulai muncul perbedaan yang mendasar terkait dengan metode pengembalian uang modal. Disini yang akan dikembalikan hanyalah bagi hasilnya atau sama dengan Rp 40.000,00. Hal ini dikarenakan apabila harus mengembalikan Rp 140.000,00 (Rp 100.000,00 adalah modal) maka akan terasa sangat memberatkan, sebab di awal bisnis harus sudah mulai mengembalikan modal. Selain itu juga apabila di bulan ke 9 masih mengembalikan namun tetap dengan modalnya maka logikanya pengusaha ini akan kehabisan modal di bulan ke 10 karena tiap bulan sudah ditarik oleh penyedia modal.

Inilah sebuah hal yang mendasar yang masih kurang untuk ditekankan di kalangan lembaga keuangan. Kita semua berharap semakin berjalannya waktu akan terjadi sinergi yang indah antara masyarakat, pemerintah, dan pemilik modal (investor, lembaga keuangan). Dari sisi masyarakat bisa ditekankan tentang berbagai keunggulan terkait dengan mendirikan bisnis sendiri atau berwirausaha. Untuk jajaran pemerintah dapat membuat regulasi terkait dengan kebijakan produk-produk yang dihasilkan oleh pebisnis untuk dapat dimanfaatkan secara lebih baik dan juga kemudahan untuk pengurusan berbagai surat yang dibutuhkan untuk pendirian sebuah bisnis. Di kalangan investor diperlukan sebuah mekanisme pembiayaan yang menekankan bagi hasil yang optimal agar terjadi kontinuitas perputaran uang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s