Perbedaan UU Zakat yang lama dengan yang baru

Penulis : Asep Saepullah | http://www.facebook.com/saefullah30 (Ketua Lingkar Studi Ekonomi Syariah UIN Jakarta | Content Manager of Sharee)

A.Penjelasan

Mengingat undang-undang yang ada sebelumnya dirasa tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka Komisi VIII DPR RI merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru. Namun, sejak Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah ada mengatur tentang Pengelolaan Zakat, kemudian disusul oleh undang-undang baru yang telah sah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2011 lalu, malah menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi, akademisi, masyarakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan pihak yang terkait (stake holder) lainnya. Mulai dari kekhawatiran akan dibekukannya LAZ hingga kesan UU tersebut mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat.

Selain itu, hasil revisi UU zakat tersebut, telah menghambat kinerja serta peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Hal ini disebabkan substansi yang terkandung dalam UU zakat tersebut menyatakan bahwa: “…setiap Lembaga Amil Zakat yang ingin mendapatkan izin untuk menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat setidaknya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.” Dari sini telah jelas bahwa pemerintah ingin menyaring lembaga zakat yang telah ada dengan persyaratan keanggotaan “Ormas Islam”. Padahal, bagi lembaga zakat seperti Dompet Dhu’afa persyaratan seperti itu agak berat karena harus merevisi ulang struktur dasar dan mengubah statusnya selama ini sebagai yayasan.

Pasal-pasal krusial dalam UU No 23 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 5 ayat (1). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d)  pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 17. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B.  Perbedaan UU Zakat Lama dengan yang Baru

UU zakat lama ( no 38 th 1999)

1.  namanya adalah UU Tentang Pengelolaan Zakat

2. posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat

3. masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat

4. pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal

5. LAZ dibentuk oleh masyarakat

 

UU zakat baru ( no 23 th 2011)

1. namanya adalah UU Zakat, Infak dan Sedekah

2.posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi.

3. hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.

4. LAZ diatur dalam 13 pasal.

5. LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam.

6. Adanya otoritas tunggal pengelolaan zakat, yaitu pemerintah (BAZNAS).

7.Adanya dualisme pengelolaan zakat (pemerintah dan masyarakat) BAZNAS dan LAZ.

Selain terdapat perbedaan mendasar antara UU zakat yang baru dan yang lama, UU zakat yang baru juga mendapat kritik keras dari banyak LAZ dan sebagian masyarakat. Kritik tersebut ditujukan kepada tiga masalah krusial yang ada di dalamnya, yaitu :

1.Syarat izin pendirian LAZ adalah harus didirikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Padahal pada kenyataannya saat ini banyak LAZ yang telah berdiri dan beroperasi namun tidak didirikan oleh ormas Islam.
2.Tidak diatur dan dijelaskannya kedudukan dan posisi LAZ daerah, baik LAZ propinsi maupun LAZ kabupaten/kota.
3.Tidak diperkenankannya kelompok masyarakat atau organisasi untuk mengelola zakat, apabila kelompok masyarakat atau organisasi tersebut tidak memiliki izin sebagai LAZ.

1. Dampak bagi pemerintah

-Pemerintah diberi kewenangan penuh, jadi pemerintah lebih leluasa dalam penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat

– Kas anggaran pemerintah menjadi bertambah akibat dari himpunan dana zakat

– Bargaining power yang dimiliki pemerintah membuat pendistribusian dana zakat bisa lebih baik dan tertata

– Meminimalisir penyimpangan yang terjadi akibat LAZ yang tak berbadan hukum resmi

– Bisa lebih preventif lagi dalam pemungutan pajaknya

2. Dampak bagi perbankan syariah

-Dengan adanya persyaratan lembaga organisasi islam (berstatus hukum resmi) tentu hal ini LAZ dan BAZNAS harus memiliki sistem   keuangan islam juga, tentunya menjadi pendapatan fee base income bagi bank syariah

– Bertambahnya DPK bank syariah

– Bisa menambah angka market share dan asset bank syariah

– Bank syariah bisa membuat gerai pembayaran zakat dengan sistem setor maupun ATM (UPZ)
Dana zakat yang begitu besar, bisa dikelola oleh bank syariah untuk hal yang lebih produktif

3.Dampak bagi masyarakat

–  Pemerataan distribusi masyarakat bisa merata, antara daerah yang minus zakat dan daerah yang surplus dana zakat

– Zakat konsumtif yang biasanya dikelola oleh LAZ yang tradisional bisa berkurang

–  Pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang produktif dan terpusat

–  Masyarakat yang biasa mengumpulkan dana zakat secara tradisional menjadi terkerdilkan dan dapat diancam dengan 1 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta bila tanpa izin pejabat yang berwenang.

–  Dimungkinkan kurang terhimpunnya dengan baik dana zakat, karena terbatas LAZ yang memiliki status non ormas islam-

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s